Home

Results 51 - 60 of 1,194 for untuk memutuskan. Search took 4.655 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang- undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. bahwa . . . - 2 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. (...) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 7. (...) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 10.
Language:English
Score: 1568172.7 - https://www.un.org/development...on-Disabilities-No.-8-2016.pdf
Data Source: un
Oleh karena itu, perlu untuk melakukan upaya untuk merumuskan peraturan tentang ekosistem penting ini yang dapat berfungsi sebagai referensi untuk mengelola daerah ini dalam beberapa undang-undang dan peraturan di bawah UU. (...) Ini menetapkan bahwa tanah adalah hadiah dari Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bahwa masyarakat memberdayakan negara untuk melayani sebagai penjaga tanah itu dan mengatur penggunaannya untuk kepentingan umum. (...) Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 13 / PMK 02/2013 dan Kementerian Dalam Negeri No. 72/2012 telah dikeluarkan untuk implementasi hukum. Undang-Undang Kehutanan (UU No. 5 tahun 1967 dan UU No. 41 tahun 1999) Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999) menjalani pemeriksaan di mana pengadilan konstitusi Indonesia pada tahun 2013 menyelesaikan ambiguitas utama dalam Pasal 1 UU Kehutanan dan memutuskan bahwa kata “negara” harus dihapuskan. ketentuan: hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat.
Language:English
Score: 1549037.9 - https://www.undp.org/sites/g/f...laan-Lingkungan-dan-Sosial.pdf
Data Source: un
Also available in Bahasa Indonesia:Youth Rights @ Work: Panduan Fasilitator oleh dan untuk Serikat Perkerja/Serikat Buruh Indonesia / Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2011 ix, 153 hal.
Language:English
Score: 1436785 - www.ilo.org/wcmsp5/grou...ts/publication/wcms_166070.pdf
Data Source: un
Mendorong kontribusi positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Deklarasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan dan mengatasi kesulitan- kesulitan yang timbul dari operasional mereka. (...) Pemerintah dihimbau untuk Mendorong kebijakan-kebijakan aktif untuk mempromosikan kesempatan kerja yang memastikan tersedianya pekerjaan bagi semua pekerja dan pencari kerja. (...) Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja Untuk menjamin penghapusan pekerja anak secara efektif, perusahaan multinasional dan nasional dihimbau untuk menghormati usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan mengambil tindakan segera dan efektif, sesuai kompetensi mereka sendiri, untuk mengamankan pelarangan dan penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai hal yang mendesak.
Language:English
Score: 1433359.8 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_535285.pdf
Data Source: un
Tas untuk Semua Sesi Unduh 3. Stempel Aksi Bergizi untuk Semua Sesi Unduh 4. (...) Kartu Bergambar untuk Sesi 2 Unduh 7. Kartu Replika Piring Makanan untuk Sesi 2 Unduh 10. (...) Lembar Periksa Kantin Sehat untuk Sesi 12 Unduh 15. Poster Siluet untuk Sesi 19 Unduh 16.
Language:English
Score: 1426053.5 - https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/aksi-bergizi
Data Source: un
Memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak. 2. (...) Terangkan batasan usia untuk penggunaan produk dan persyaratan usia untuk pengawasan orang dewasa. (...) Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik: Komitmen untuk mengembangkan dan
Language:English
Score: 1424991.7 - https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4411/file
Data Source: un
BUKLET UNTUK PEKERJA DOMESTIK DI QATAR KETAHUI HAK ANDA Dokumen ini menyorot beberapa hak penting sebagaimana yang tertulis di dalam Hukum Pekerja Domestik dan Imigrasi Qatar. (...) MAKANAN DASAR HUKUM PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017 Majikan memiliki kewajiban sebagai berikut: + Menyediakan makanan yang sesuai untuk pekerja domestik. HAK ANDA + Anda memiliki hak untuk menerima makanan yang cukup untuk mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan. + Anda memiliki hak untuk menerima tiga kali makan sehari tanpa dipungut biaya. (...) HAK ANDA + Jika majikan Anda menyuruh Anda untuk bekerja di luar Qatar, Anda memiliki hak untuk menolak. + Majikan tidak memiliki hak untuk memaksa Anda untuk bekerja di luar Qatar.
Language:English
Score: 1421559.2 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_816242.pdf
Data Source: un
Jika layanan imunisasi tetap diberikan, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk menekan penularan COVID-19 selama pelaksanaan layanan imunisasi penting untuk dilakukan. (...) Untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pada pasokan, vaksin harus dipastikan tersedia sedikitnya untuk tiga bulan di tingkat nasional. (...) Jika perlu (sesuai dengan status pemantauan dan masa simpan ampul vaksin), pertimbangkan untuk menggunakan vaksin yang sebelumnya dimaksudkan untuk kampanye imunisasi massal untuk imunisasi rutin.
Language:English
Score: 1419234.3 - https://www.unicef.org/indones...COVID-19%20dan%20Imunisasi.pdf
Data Source: un
iHAK ANAK DALAM KAJIAN DAMPAK Pedoman untuk mengintegrasikan hak anak dalam kajian dampak dan mengambil tindakan bagi anak-anak. HAK ANAK DALAM KAJIAN DAMPAK PEDOMAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN HAK ANAK DALAM KAJIAN DAMPAK DAN MENGAMBIL TINDAKAN BAGI ANAK-ANAK. ii HAK ANAK DALAM KAJIAN DAMPAK Pedoman untuk mengintegrasikan hak anak dalam kajian dampak dan mengambil tindakan bagi anak-anak. iiiHAK ANAK DALAM KAJIAN DAMPAK Pedoman untuk mengintegrasikan hak anak dalam kajian dampak dan mengambil tindakan bagi anak-anak. (...) Memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak-anak. 11 Prinsip 2.
Language:English
Score: 1419067.2 - https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4406/file
Data Source: un
Enroll now Pedoman rencana operasional dan COVID-19 platform mitra untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons nasional Kursus ini merupakan pengembangan modul pembelajaran sebagai pendamping dari pedoman rencana operasional untuk mendukung kesiapan, kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas penanggulangan dan respons nasional terhadap COVID-19. (...) Pelatihan ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan profesi kesehatan masyarakat, karena fokusnya ada pencegahan dan pengendalian infeksi. Enroll now Penyakit infeksi emerging akibat virus, termasuk COVID-19 : metode deteksi, pencegahan, respons dan pengendalian Kursus ini memberikan pengenalan umum untuk COVID-19 dan virus pernapasan yang muncul dan ditujukan untuk para profesional kesehatan masyarakat, manajer insiden dan personel yang bekerja untuk PBB, organisasi internasional dan LSM lainnya.
Language:English
Score: 1418330.8 - https://www.who.int/indonesia/...coronavirus/healthcare-workers
Data Source: un